Hukum Perdata

Panduan dan Cara Menetapkan Seseorang Wanprestasi

Pernahkah teman-teman mendengar suatu kasus yang diajukan oleh pihak bank terhadap nasabahnya kepada pengadilan, dimana pihak bank mengajukan permohon eksekusi terhadap suatu tanah atau bangunan yang dijadikan objek akad antara pihak bank dan nasabah karena pihak bank menilai pihak nasabah telah melakukan wanprestasi? Saya sering mendengarnya beberapa…he

Kali ini saya tidak akan membahas tentang apa itu wanprestasi. teman-teman bisa membacanya di artikel: Apa itu wanprestasi dan panduan menyelesaikan masalah wanprestasi.

Di beberapa kasus, pihak nasabah ada yang keberatan dan tidak terima terhadap permohonan pihak bank agar pengadilan mengeksekusi objek yang dijadikan jaminan dalam suatu akad dengan berbagai alasan. Namun tahukan teman-teman biasanya alasan yang paling sering digunakan oleh pihak bank untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan adalah karena nasabah telah melakukan wanprestasi. Namun apakah permohonan tersebut sudah pasti dikabulkan oleh pihak pengadilan?

Belum tentu. karena pengadilan akan memeriksa apakah benar nasabah telah melakukan wanprestasi dan apakah pihak bank telah melakukan somasi dengan benar.

Teman-teman, untuk menyatakan seseorang wanprestasi, tidak serta merta langsung dinyatakan bahwa seseorang itu telah melakukan wanprestasi, akan tetapi harus melalui prosedur atau mekanisme yang harus dilalui.

Sebenarnya… bagaimana sih menetapkan seseorang itu melakukan wanprestasi atau tidak? dan bagaimana prosedur hukumnya?

Nah… kali ini kita akan membahasnya..

Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menetapkan wanprestasi:

Langkah pertama, yang harus dilakukan adalah memberikan teguran atau peringatan kepada pihak nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana akad yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau yang sering disebut SOMASI.

Apa sih somasi itu?

Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata.

Djaja S. Meliala (2008: 100) juga menyatakan bahwa prosedur untuk menyatakan seseorang telah wanprestasi adalah dengan cara sebagai berikut:

  1. Dengan peringatan tertulis oleh kreditor sendiri yang disebut dengan istilah In gebreke Stelling.
  2. Dengan peringatan tertulis melalui pengadilan (berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata) yang disebut dengan istilah somasi.
Baca Juga:  Apa sih Wanprestasi itu? Ini Kata Pakarnya

Akan tetapi peringatan tertulis melalui pengadilan ini (somasi) sudah tidak berlaku lagi sejak lahinya SEMA Nomor 3 tahun 1963 yang menyatakan ketentuan (peringatan tertulis melalui pengadilan) tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Lalu… bagaimana cara melakukan somasi?

Pelaksanaan Somasi dilakukan minimal sebanyak 3 (tiga) kali oleh kreditur. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak menempuh langkah kedua, yakni membawa permasalahan tersebut ke pengadilan. Dan pengadilan-lah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Namun, sebelum melakukan langkah-langkah menetapkan nasabah wanprestasi, sebaiknya setiap penyelesaian masalah bisa diselesaikan melalui prinsip kekeluargaan untuk mendapatkan win-win solution antara kedua belah pihak.

Akan tetapi, bila upaya tersebut gagal barulah dapat ditempuh penyelesaian melalui pengadilan.

Pernah terjadi dibeberapa kasus yang saya ketahui, pihak bank mengajukan permohonan kepada pengadilan agar nasabahnya ditetapkan telah wanprestasi, namun pihak bank belum melakukan teguran atau peringatan (somasi) sebagaimana mestinya atau ada juga yang melakukan  teguran atau peringatan (somasi) setelah permohonan diajukan ke pengadilan. artinya pihak bank lebih dulu mengajukan permohonannya ke pengadilan baru kemudian melakukan teguran atau peringatan (somasi).

Hal inilah yang terkadang membuat permohonan tersebut ditolak oleh pengadilan, meskipun ada beberapa kasus yang permohonannya dikabulkan oleh pengadilan. Hal tersebut bisa saja pertimbangan majelis hakim yang berbeda sesuai dengan fakta persidangan. Karena bisa jadi kasus boleh sama, namun fakta yang terungkap di persidangan bisa berbeda. Itu lah yang membuat putusan pengadilan bisa berbeda meski kasus serupa.

Bagaimana cara membuat teguran atau peringatan (somasi) tersebut?

Pihak bank atau kreditur membuat surat yang berisi teguran atau peringatan (somasi) tersebut di atas mencakup hal-hal antara lain:

  1. Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi (kewajibannya sebagaimana perjanjian atau akad);
  2. Dasar teguran. biasanya hal ini mengacu pada klausula perjanjian atau akad yang telah disepakati kedua belah pihak.
  3. Batas waktu atau tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi.
Baca Juga:  Apakah Sama Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)? Ini Penjelasannya

Namun menurut  Niewenhuis  yang  dikutip  Salim  H.S., (2007: 98) dalam keadaan tertentu Somasi tidak diperlukan, dan debitur dapat langsung dinyatakan wanprestasi antara lain:

a. Debitur menolak pemenuhan.

Apabila debitur menyatakan menolak pemenuhan prestasinya, maka kreditur tidak perlu lagi mengajukan somasi. Oleh karenanya kreditur boleh berpendirian bahwa dalam sikap penolakan demikian suatu somasi tidak akan menimbulkan perubahan.

b. Debitur mengakui kelalaiannya.

Apabila debitur mengakui kelalaiannya baik secara tegas maupun secara implisit (diam-diam), dengan cara misalnya debitur menawarkan ganti rugi, sehingga dengan demikian pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan.

c. Debitur lalai tanpa adanya somasi, apabila prestasi (diluar peristiwa overmacht) tidak mungkin dilakukan, misalnya karena debitur kehilangan barang yang harus diserahkan atau barang tersebut musnah. Tidak perlu ada pernyataan lalai dalam hal ini sudah jelas dari sifatnya (somasi untuk pemenuhan prestasi).

d. Pemenuhan tidak berarti lagi (zinloos) tidak diperlukannya somasi, apabila kewajiban debitur untuk memberikan atau melakukan, hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam batas waktu tertentu, yang dibiarkan lampau. Sebagai contoh: kewajiban menyerahkan pakaian pengantin, maka tidak ada artinya lagi apabila proses pernikahan telah selesai dilaksanakan.

e. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Namun, meskipun demikian hemat saya sebaiknya tetap dilayangkan somasi dengan dasar-dasar atau alasan tersebut di atas. Hal ini untuk mengantisipasi apabila ternyata permasalahan tersebut sampai pada proses litigasi (ke pengadilan), sehingga dapat lebih memperkuat bukti-bukti di persidangan.

Semoga bermanfaat… 🙂

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close