Hukum Perdata

Berani Melakukan Wanprestasi? Ini Akibat dan Konsekuensi Hukumnya

Belakangan ini marak sekali berita-berita tentang kasus pelaporan masyarakat kepada polisi terhadap perusahaan jasa travel umrah…karena perusahaan tersebut telah merugikan masyarakat yang mendaftar sebagai calon peserta umroh, namun tidak kunjung diberangkatkan sebagaimana yang diperjanjikan.

Sebaliknya ada juga perusahaan BUMN (sebut saja bank) yang menuntut nasabahnya ke pengadilan lantaran sang nasabah dinilai telah wanprestasi.

– Kok ya tega gitu loh… perusahaan bohongin masyarakat yang mendaftar. kasihan ya mau umroh aja ditipu dulu…hufff. Kok ya tega githu loh.. ingkar janji?

+ Iya ya…

– Lah itu bagaimana bro…pihak-pihak yang cidera janji itu apa ada konsekuensinya?

+ Ya ada mas bro… dengan adanya perbuatan wanprestasi, yo mesti ada konsekuensi hukumnya dan sanksi bagi pihak yang melakukan wanprestasi.

– Jadi apa bro sanksi dan hukumannya?

+ Sanksi atau hukuman bagi yang berani melakukan wanprestasi ada banyak macamnya mas bro…

Dalam Nindyo Pramono (2003: 222) dinyatakan bahwa sanksi atau hukuman tersebut ada empat macam, yaitu: kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim.

– Wuih…banyak juga ya?! Tapi ga paham aku mas bro…..hehe (sambil garuk-garuk kepala)

+ Jadi begini mas bro… dari penjelasan Nindyo Pramono (2003: 222) tersebut kira-kira sederhananya begini:

Yang pertama, Kewajiban membayar ganti rugi

Nah…ganti rugi ini sudah ada aturannya mas bro… jadi ga boleh asal nuntut ganti rugi atau semau kita menuntut ganti rugi kepada pihak yang melakukan wanprestasi.

Ketentuan tentang ganti rugi tersebut diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menyatakan bahwa ganti rugi itu diperinci menjadi tiga macam, yakni:

  1. Biaya
  2. Kerugian
  3. Bunga

– Maksudnya gimana bro…

+ Maksudnya begini…

Biaya yang boleh dituntut adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh pihak pihak yang dirugikan. Jadi apabila seseorang yang terikat dengan suatu perjanjian atau akad lalu dia telah melakukan wanprestasi berarti dia harus bertanggung jawab untuk mengganti segala sesuatu yang telah dikeluarkan untuk keperluan yang ada sangkut pautnya dengan pernjanjian.

Kerugian yang boleh dituntut adalah sesuatu yang ditanggung oleh pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi tersebut, artinya pihak yang telah melakukan cidera janji tersebut harus menanggung berupa membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya asset atau barang-barang miliknya akibat kelalaian pihak yang melakukan cidera janji tadi.

Baca Juga:  Gugatan Atas Dasar Wanprestasi. Kapan boleh diajukan?

Kemudian yang dimaksud dengan bunga disini adalah segala kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau sudah diperhitungkan sebelumnya.

Tapi berbeda dengan perjanjian dengan akad syariah bro… karena akad syariah tidak mengenal bunga.

Biasanya ganti rugi tersebut harus diperhitungkan berdasarkan nilai uang. Artinya ganti rugi yang ditimbulkan akibat adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasarkan jumlah uang.

Mengapa begitu?

karena bertujuan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam menentukan nilai jika harus diganti dengan cara lain atau dikonversi dalam bentuk lain… biar mudah githu loh kagak ribet…he

Tapi menurut hemat kami sangat memungkin ganti rugi dipertimbangkan untuk diganti dengan barang kalau dalam suatu perjanjian tersebut objek berupa barang. hal ini mungkin saja terjadi terutama jika penyelesaian wanprestasi dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi atau kekeluargaan.

Sedangkan untuk menuntut ganti rugi tersebut harus melalui  mekanismenya yakni harus ada penagihan atau teguran (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam hal peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.

Masalah somasi ini bisa mas bro baca di artikel: Panduan dan Cara Menetapkan Seseorang Wanprestasi

Yang kedua, Pembatalan Perjanjian

Sanksi dari wanprestasi bisa saja perjanjian dibatalkan.

–  Maksudnya gimana mas bro…?

+ Maksudnya dengan adanya wanprestasi tersebut kondisi para pihak dimungkinkan dikembalikan statusnya sebagaimana semula yaitu dianggap (seolah-olah) tidak ada perjanjian atau akad.

“Dikatakan bahwa pembatalan itu berlaku surut sampai pada detik dilahirkannya perjanjian. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Pokoknya, perjanjian itu ditiadakan”.

Pembatalan perjanjian karena kelalaian debitur diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata yang mengatur mengenai perikatan bersyarat, yang berbunyi:

“Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan”.

Akan tetapi pembatalan perjanjian tersebut tidak serta merta dapat dilakukan mas bro…. Pembatalan perjanjian itu harus dimintakan kepada hakim, artinya harus diajukan terlebih dahulu ke pengadilan, bukan batal secara otomatis walaupun pihak yang wanprestasi tersebut sudah nyata-nyata melalaikan kewajibannya.

Baca Juga:  Apakah Sama Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)? Ini Penjelasannya

Tapi perlu diingat, harus dilihat dulu klausul perjanjiannya atau akadnya, apakah pernjanjian tersebut pernjajian atau akad secara umum atau akad secara syariah. Karena berpengaruh pada kewenangan obsolut pengadilan.

Jika pernjanjiannya atau akadnya secara umum, maka pengajuan perkara di Pengadilan Negeri, tapi apabila perjanjiannya atau akadnya secara syariah, maka pengajuan perkara di Pengadilan Agama.

Nah… dalam perkara tersebut di atas tadi, putusan hakim itu tidak bersifat declaratoir tetapi constitutif, 

– Apa maksudnya itu bro…?

+ Maksudnya hakim pemeriksa perkara secara aktif membatalkan perjanjian itu. Jadi amar putusan hakim tidak berbunyi “Menyatakan batalnya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat” tapi berbunyi: “Membatalkan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat”.

Tegas ya…hihi.

Dalam perkara seperti ini hakim harus mempunyai kekuasaan discretionair, 

– Apa lagiiiii itu mas bro….? pusing dah ah…..

+ Hehe…maksudnya, hakim yang memeriksa perkara itu punya kekuasaan untuk menilai besar kecilnya kelalaian si pelaku wanprestasi dibandingkan dengan beratnya akibat pembatalan perjanjian yang mungkin menimpa si pelaku wanprestasi itu.

Bahasa sederhananya: Hakim harus melihat efeknya dari pembatalan perjanjian itu…

Kalau ternyata berdasarkan fakta persidangan hakim menimbang ternyata kelalaian si pelaku wanprestasi itu terlalu kecil, sedangkan efek dari pembatalan perjanjian akan membawa kerugian yang terlalu besar bagi si pelaku wanprestasi, maka permohonan untuk membatalkan perjanjian tersebut akan ditolak oleh hakim.

Nah…dalam perkara seperti ini, hakim boleh memberikan “terme de grace”.

– Aduh biyuuuung… Opo meneh iku….??

+ Wkwkw…. maksudnya hakim pemeriksa perkara dapat memberikan jangka waktu kepada pihak yang wanprestasi untuk masih memenuhi kewajibannya. Nah.. jangka waktu itu lah yang dikenal dengan nama “terme de grace”. Begitu menurut Pasal 1266 KUH Perdata.

Yang ketiga bro.., yakni Peralihan Resiko

Sanksi berikutnya adalah peralihan resiko. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1237 KUH Perdata.

– Maksudnya piye toh…? aku tambah bingung!

+ Maksudnya bisa saja pihak yang wanprestasi dikenakan kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.

Sebagai gambarannya nih mas bro…sebagaimana menurut Pasal 1460 KUH Perdata:

Si A membeli suatu barang pada B, maka resiko dalam jual beli barang tertentu dipikulkan kepada si pembeli yaitu A, meskipun barangnya belum diserahkan oleh si B. Tapi kalau si B (penjual) itu terlambat menyerahkan barangnya kepada A, maka kelalaian si B (penjual) tersebut diancam dengan mengalihkan resiko tadi dari si A (pembeli)  kepada si B (penjual).

Jadi dengan lalainya si B (penjual), resiko yang tadi dipikul oleh si A (penbeli) bisa beralih kepada si B (penjual).

Baca Juga:  Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Namun, dalam hal ini secara praktik masih terdapat perbedaan pendapat terutama terkait dengan akad yang berbasis syariah. Sebenarnya saya ingin membahasnya lebih lanjut tapi mungkin dilain artikel saya akan bahas…tapi mungkin dilain waktu soalnya sudah ngantuk nih bro…hehe.

Yang keempat, Membayar Biaya Perkara

Jika ternyata masalah wanprestasi tidak dapat diselesaikan secara mediasi atau kekeluargaan, maka kemungkinan besar untuk diselesaikan secara litigasi di pengadilan. Masalah ini sebenarnya telah diatur dalam Hukum Acara Perdata, bahwa pada pokoknya pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara.

Nah… biasanya nanti hakim yang akan menuangkan dalam pertimbangan dan amar putusannya untuk menyatakan pihak yang kalah dalam perkara dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mungkin secara ringkas dapat dilihat ketentuan berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata, yang pokoknya undang-undang memberikan sesuatu hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk dapat menuntut pihak yang lalai memenuhi perjanjian untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

a. Pemenuhan perjanjian;

b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;

c. Ganti rugi saja;

d. Pembatalan perjanjian;

e. Pembatalan disertai ganti rugi.

Dari kemungkinan-kemungkinan di atas, menurut saya kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Salim H.S (2003: 99) yang menyatakan bahwa ada empat akibat adanya wanprestasi, yakni:

  1. Perikatan tetap ada;
  2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata);
  3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;
  4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

– Wes lah bro…dikit-dikit aja lah… nanti tambah puyeng kalau banyak-banyak…muntah pula’..

+ Haha…ya…ya…. kita sudahi dulu…

Selamat istirahat… semoga bermanfaat… 🙂

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close