Asas Hukum Acara PTUN

0
25

Asas-asas dalam peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut:

  1. Asas Praduga Rechtmatig, artinya setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap benar rechtmatig sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat;
  2. Asas Pembuktian Bebas Hakim yang menetapkan pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1865 BW. Asas ini dianut Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kemudian dibatasi dengan ketentuan pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
  3. Asas keaktifan hakim (dominus litis), keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Pihak tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan dan atau dasar dikeluarkannya keputusan yang digugat. Sedangkan pihak penggugat adalah perorangan atau badan hukum perdata yang dalam posisi lemah, karena belum tentu mereka mengetahui betul peraturan perundang-undangan yang dijadikan sumber untuk dikeluarkannya keputusan yang digugat;
  4. Asas Putusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan Mengikat (Erge Omnes). Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa di ranah hukum publik. Di mana akibat hukum yang timbul dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan mengikat tidak hanya para pihak yang bersengketa namun berdasarkan asas putusan tersebut akan mengikat siapa saja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here