Pengertian dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

0
26

Pernah dengar tentang Pengadilan Tata Usaha Negara atau sering disingkat PTUN?

Sejak adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Tata Usaha Negara termasuk di dalamnya yang merupakan salah satu dari empat lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung selain Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Militer (DilMil). Masing-masing lembaga peradilan memiliki tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Beberapa contoh kasus yang sempat viral di media massa seperti kasus izin pulau reklamasi di Jakarta yang berakhir di PTUN Jakarta, atau kasus Mantan Kepala SMA Negeri 3 Jakarta Retno Listyarti mengajukan gugatan pada Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Arie Budhiman Nomor 355 Tahun 2015 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, atau kasus pembubaran ormas Hizbuttahrir Indonesia (HTI) yang berujung ke PTUN atau beberapa kasus pemecatan ASN dibeberapa daerah yang juga berujung ke PTUN, dan masih banyak kasus lainnya.

Dari beberapa kasus atau perkara tersebut di atas, kira-kira kita bisa membayangkan seperti apa dan apa sih tugasnya PTUN itu?

Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pada prinsipnya PTUN adalah lembaga peradilan yang mengadili sengketa tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian antara badan atau pejabat tata usaha negara/administrasi negara (pejabat pemerintah), dengan seseorang atau badan hukum perdata, seperti PT, Yayasan dan badan hukum lainnya.

Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Lembaga peradilan di lingkungan tata usaha/administrasi negara ini, berkedudukan di Kabupaten atau Kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berfungsi untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pengadilan ini dibentuk berdasarkan keputusan presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah kota atau kabupaten. Namun saat ini, belum semua kabupaten atau kota memiliki Pengadilan Tata Usaha (PTUN) sendiri, sehingga beberapa kasus terkait tata usaha negar di beberapa wilayah harus mengajukan perkaranya di PTUN terdekat yang yurisdiksinya menjangkau daerah tersebut. 

Tujuan Dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Tujuan dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana keterangan pemerintah di hadapan sidang paripurna DPR RI tentang RUU PTUN tanggal 25 April 1986 adalah:

  1. Memberikan perlindungan hak-hak rakyat yang bersumber pada hak-hak individu;
  2. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Dengan tujuan tersbut, dapat pula dimaknai bahwa fungsi peradilan tata usaha negara sebenarnya adalah sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara pemerintah (badan atau pejabat tata usaha negara) dengan rakyat (orang perorangan maupun badan hukum perdata), sebagai akibat dari dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.

Menurut F.J. Stahl dalam karyanya Philosophie des Rechts, dibentuknya lembaga peradilan administrasi merupakan upaya pemenuhan terhadap teori negara hukum, yang meliputi:

  1. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;
  2. Untuk melindungi hak-hak tersebut, maka penyelenggara negara harus berdasarkan pada trias politica;
  3. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasarkan atas undang-undang;
  4. Apabila dalam tugasnya berdasarkan undang-undang, pemerintah masih melanggar hak asasi yaitu adanya campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang, maka ada pengadilan administrasi yang adakan menyelesaikan.

Oleh karenanya, penting adanya pengadilan administrasi tersebut. Di Indonesia sendiri sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, meskipun pemberlakukannya efektif sejak tahun 1991, tetapi talah memenuhi salah satu unsur dan teori dari negara hukum.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here