Persamaan dan Perbedaan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

0
112

Adanya tuntutan ganti rugi, tidak hanya dapat timbul akibat adanya pelanggaran kesepakatan dalam suatu perjanjian/akad atau wanprestasi, akan tetapi dapat pula dituntut atas dasar seseorang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Namun, dari beberapa segi antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (PMH) terdapat perbedaan.

Menurut Yahya Harahap, perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (PMH), yaitu:[1]

a. Dari segi sumber hukum

Wanprestasi bersumber dari Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan (agreement), sedangkan perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUH Perdata timbuk akibat perbuatan orang.

b. Dari segi timbulnya hak menuntut

Wanprestasi dapat menimbulkan hak ganti rugi yang timbul dari pasal 1243 KUH Perdata, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi). Sedangkan perbuatan melawan hukum (PMH) tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi perbuatan melawan hukum (PMH), pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi.

c. Dari segi tuntutan ganti rugi

Dalam wanprestasi, jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat di tuntut telah diatur dalam KUH Perdata. Sedangkan perbuatan melawan hukum (PMH) tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian  ganti rugi, sehingga bisa digugat ganti rugi nyata (materiil) dan kerugian immaterial.

Untuk memudahkan dalam melihat perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) dapat dilihat tabel berikut ini:[2]

Ditinjau dari

Wanprestasi

PMH

Sumber hukum –  Pasal 1238, 1239,1243 KUHPer.

–  Timbul dari persetujuan (agreement).

–  Pasal 1365 s.d 1380 KUHPer.

–  Timbul akibat perbuatan orang.

Timbulnya hak menuntut Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUHPer, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi/in gebreke stelling). Hak menuntut ganti rugi karena PMH tidak perlu peringatan. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung berhak untuk menuntut ganti rugi.
Tuntutan ganti rugi – KUHPer telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi.

– Gugatan wanprestasi tidak dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (retitutio in intergrum).

– KUHPer tidak mengatur bagaimana bentuk rincian ganti rugi. Dengan demikian, dapat menggugat kerugian materiil dan kerugian immaterial.

– Dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (retitutio in intergrum).

—————————————

[1] Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 454-455.

[2] Yasardin dalam Varia Peradilan Majalah Hukum No.362 Januari 2016, Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Ekonomi Syariah, (Jakarta: IKAHI, 2016), hlm. 33. Lihat juga Doktrin Gugatan Wanprestasi dan PMH, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c7639738d93d/doktrin-gugatan-wanprestasi-dan-pmh, diakses pada tanggal 5 Nopember 2016.

Baca Juga:  Tuntutan atau Gugatan Atas Dasar Wanprestasi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here