Konsekuensi Hukum Bagi Pihak Yang Wanprestasi

0
62

Dengan adanya perbuatan wanprestasi, maka mesti ada konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi itu sendiri yakni berupa sanksi atau hukuman.

Adapun sanksi atau hukuman tersebut ada empat macam, yaitu: kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim.[1]

1.Kewajiban membayar ganti rugi

Ketentuan tentang ganti rugi tersebut diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menyatakan bahwa ganti rugi itu diperinci menjadi tiga macam, yakni:

a. Biaya

Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur. Jadi apabila debitur yang telah melakukan wanprestasi berarti debitur harus bertanggung jawab untuk mengganti segala sesuatu yang telah dikeluarkan untuk keperluan yang ada sangkut pautnya dengan pernjanjian.

b. Kerugian

Yang dimaksud dengan kerugian disini adalah sesuatu yang ditanggung kreditur akibat adanya wanprestasi oleh debitur, artinya debitur harus menanggung berupa membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya asset atau barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur.

c. Bunga

Yang dimaksud dengan bunga disini adalah segala kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau sudah diperhitungkan sebelumnya.

Ganti rugi tersebut di atas harus diperhitungkan berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Artinya ganti rugi yang ditimbulkan akibat adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasarkan jumlah uang. Tujuannya untuk menghindari terjadinya kesuliatan dalam menentukan nilai jika harus diganti dengan cara lain atau dikonversi dalam bentuk lain.

Sedangkan untuk menuntut ganti rugi tersebut harus melalui  mekanismenya yakni harus ada penagihan atau teguran (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam hal peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.

Baca Juga:  Panduan Hukum dan Tata Cara Shalat Ied

2. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Dikatakan bahwa pembatalan itu berlaku surut sampai pada detik dilahirkannya perjanjian. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Pokoknya, perjanjian itu ditiadakan.

Pembatalan perjanjian karena kelalaian debitur diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata yang mengatur mengenai perikatan bersyarat, yang berbunyi:

“Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan”. 

Pembatalan perjanjian itu harus dimintakan kepada hakim, bukan batal secara otomatis walaupun debitur nyata-nyata melalaikan kewajibannya. Putusan hakim itu tidak bersifat declaratoir tetapi constitutif, secara aktif membatalkan perjanjian itu. Putusan hakim tidak berbunyi “Menyatakan batalnya perjanjian antara penggugat dan tergugat” melainkan, “Membatalkan perjanjian”.

Hakim harus mempunyai kekuasaan discretionair, artinya : kekuasaan untuk menilai besar kecilnya kelalaian debitur dibandingkan dengan beratnya akibat pembatalan perjanjian yang mungkin menimpa si debitur itu. Kalau hakim menimbang kelalaian debitur itu terlalu kecil, sedangkan pembatalan perjanjian akan membawa kerugian yang terlalu besar bagi debitur, maka permohonan untuk membatalkan perjanjian akan ditolak oleh hakim. Menurut Pasal 1266 KUH Perdata, hakim dapat memberikan jangka waktu kepada debitur untuk masih memenuhi kewajibannya. Jangka waktu ini terkenal dengan nama “terme de grace”.

Baca Juga:  Tuntutan atau Gugatan Atas Dasar Wanprestasi

3. Peralihan Resiko

Sanksi selanjutnya atas kelalaian seorang debitur adalah peralihan resiko yang disebutkan dalam Pasal 1237 KUH Perdata. yakni kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.

Sebagai gambaran peralihan resiko dapat digambarkan sebagai berikut:

Menurut Pasal 1460 KUH Perdata, maka resiko dalam jual beli barang tertentu dipikulkan kepada si pembeli, meskipun barangnya belum diserahkan. Kalau si penjual itu terlambat menyerahkan barangnya, maka kelalaian ini diancam dengan mengalihkan resiko tadi dari si pembeli kepada si penjual. Jadi dengan lalainya si penjual, resiko itu beralih kepada dia.

4. Membayar Biaya Perkara

Apabila perbuatan wanprestasi salah satu pihak tidak dapat diselesaikan bersama secara kekeluargaan, maka kemungkinan besar untuk diselesaikan dalam ranah hukum di pengadilan.

Perihal pembayaran biaya perkara sebagai sanksi bagi seorang pihak yang lalai adalah telah diatur dalam Hukum Acara Perdata, bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara.

Sebagai akibat timbulnya kerugian dari salah satu pihak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, undang-undang memberikan sesuatu hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk dapat menuntut pihak yang lalai untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

a. Pemenuhan perjanjian;

b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;

c. Ganti rugi saja;

d. Pembatalan perjanjian;

e. Pembatalan disertai ganti rugi.

—————————————

[1] Nindyo Pramono, Hukum Komersil, cet. 1, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), hlm. 222-225.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here