Bagaimana Prosedur Hukum Menetapkan Seseorang Wanprestasi?

0
36

Untuk menyatakan bahwa seseorang wanprestasi, tidak serta merta langsung dinyatakan wanprestasi, akan tetapi harus melalui prosedur atau mekanisme yang harus dilalui.

Adapun prosedur untuk menyatakan seseorang telah wanprestasi adalah dengan cara sebagai berikut:[1]

  1. Dengan peringatan tertulis oleh kreditor sendiri yang disebut dengan istilah In gebreke Stelling.
  2. Dengan peringatan tertulis melalui pengadilan (berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata) yang disebut dengan istilah somasi.

Akan tetapi peringatan tertulis melalui pengadilan ini (somasi) sudah tidak berlaku lagi sejak lahinya SEMA Nomor 3 tahun 1963 yang menyatakan ketentuan (peringatan tertulis melalui pengadilan) tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata.

Pelaksanaan Somasi telah dilakukan minimal sebanyak tiga kali oleh kreditur. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan. Dan pengadilan-lah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Adapun isi peringatan tersebut di atas mencakup hal antara lain:

  1. Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi;
  2. Dasar teguran;
  3. Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi.

Namun menurut  Niewenhuis  yang  dikutip  Salim  H.S., dalam keadaan tertentu Somasi tidak diperlukan, dan debitur dapat langsung dinyatakan wanprestasi antara lain:[2]

a. Debitur menolak pemenuhan.

Apabila debitur menyatakan menolak pemenuhan prestasinya, maka kreditur tidak perlu lagi mengajukan somasi. Oleh karenanya kreditur boleh berpendirian bahwa dalam sikap penolakan demikian suatu somasi tidak akan menimbulkan perubahan.

b. Debitur mengakui kelalaiannya.

Apabila debitur mengakui kelalaiannya baik secara tegas maupun secara implisit (diam-diam), dengan cara misalnya debitur menawarkan ganti rugi, sehingga dengan demikian pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan.

Baca Juga:  Akibat Adanya Wanprestasi

c. Debitur lalai tanpa adanya somasi, apabila prestasi (diluar peristiwa overmacht) tidak mungkin dilakukan, misalnya karena debitur kehilangan barang yang harus diserahkan atau barang tersebut musnah. Tidak perlu ada pernyataan lalai dalam hal ini sudah jelas dari sifatnya (somasi untuk pemenuhan prestasi).

d. Pemenuhan tidak berarti lagi (zinloos) tidak diperlukannya somasi, apabila kewajiban debitur untuk memberikan atau melakukan, hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam batas waktu tertentu, yang dibiarkan lampau. Sebagai contoh: kewajiban menyerahkan pakaian pengantin, maka tidak ada artinya lagi apabila proses pernikahan telah selesai dilaksanakan.

e. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

———————————————

[1] Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), hlm. 100.

[2] Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Diluar Hukum Perdata Buku Satu, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 98.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here