Hukum AcaraHukum Tata Usaha Negara

Asas Hukum Acara PTUN

Suatu waktu ada masyarakat yang agak pasrah dengan menunggu putusan pengadilan tentang gugatannya terhadap surat keputusan gubernur di salah satu daerah.

Entah pasrahnya karena menerima saja putusan pengadilan atau karena pesimis gugatannya dikabulkan? Entah lah…

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perkara yang berkaitan dengan surat keputusan pejabat seperti gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, mentri, bahkan surat keputusan presiden dapat digugat jika dinilai merugikan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok.

Contoh kasusnya seperti: perkara kebijakan pemberian izin tambang, izin penggarapan lahan, izin pendirian bangunan atau pabrik yang intinya dengan terbitnya surat keputusan pejabat yang mengeluarkan tersebut merugikan masyarakat.

Sebut saja perkara yang viral beberapa tahun yang lalu diantaranya perkara gugatan seorang guru terhadap surat keputusan seorang kepala sekolah dan gubernur yang memecatnya secara sepihak tanpa prosedur yang menurutnya tidak tepat.

Saya pernah mendengar cerita dari seorang teman (yang merupakan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara), mengungkapkan bahwa bebannya tidak jauh berbeda dengan hakim-hakim dari peradilan umum jika sudah menangani perkara berkaitan surat keputusan pejabat.

Saya memahami betul beban yang beliau maksud dimana dalam perkara yang berlawanan antara masyarakat dengan pejabat punya tekanan tersendiri, dimana bisa dikatakan sangat jomplang sekali kedudukan masyarakat tertentu, yang tekadang kurang mengerti dengan peraturan perundangan yang dijadikan dasar pengambilan keputusan suatu kebijakan tertentu dibandingkan dengan posisi para pejabat tersebut yang menguasai atau paling tidak orang-orang disekelilingnya sebagai pakar dan faham sekali dengan peraturan perundang-undangan.

Tidak jarang juga saya dapati komentar masyarakat yang memandang hakimnya dekat dengan pejabat tertentu, sehingga wajar lah kalau hakimnya memenangkan pejabat yang digugat. Karena ada juga diantara masyarakat yang tahu bahwa ketua pengadilannya dekat dengan Bupati atau Gubernur karena dengan posisi letak kantor PTUN yang ada di ibukota propinsi membuat Pimpinan Pengadilan mau tidak mau menjadi bagian dari anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Baca Juga:  Pengertian dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

– Dari mana mereka tahu bro… kalau mereka dekat?

+ Entahlah…mungkin mereka tahunya dekat karena sering melihat spanduk resmi dari gubernur atau bupati untuk acara-acara tertentu. Nah disana biasanya ada foto-foto pimpinan daerah dan pimpinan lembaga di suatu daerah (termasuk pimpinan PTUN, atau pimpinan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama juga)  fotonya disandingkan berjajar …hehe. Padahal ga’ mesti juga begitu. belum tentu asumsi masyarakat tentang hal itu benar adanya. Harusnya kalau pun ada sebut saja “oknum”, jadi jangan di generalisir kalau semua hakimnya dekat dengan “pejabat” sehingga akan mempengaruhi putusannya dalam memutus perkara.

Oleh karenanya bijak kalau kita memahami asas-asas dalam peradilan tata usaha negara agar faham kedudukan PTUN sebagai salah satu lembaga peradilan yang mandiri tanpa intervensi.

Darda Syahrizal (2012: 81) menyatakan bahwa  asas-asas dalam peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut:

  1. Asas Praduga Rechtmatig, artinya setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap benar rechtmatig sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat;
  2. Asas Pembuktian Bebas Hakim Yang Menetapkan Pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1865 BW. Asas ini dianut Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kemudian dibatasi dengan ketentuan pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
  3. Asas Keaktifan Hakim (Dominus Litis), keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Pihak tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan dan atau dasar dikeluarkannya keputusan yang digugat. Sedangkan pihak penggugat adalah perorangan atau badan hukum perdata yang dalam posisi lemah, karena belum tentu mereka mengetahui betul peraturan perundang-undangan yang dijadikan sumber untuk dikeluarkannya keputusan yang digugat;
  4. Asas Putusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Mengikat (Erge Omnes). Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa di ranah hukum publik. Di mana akibat hukum yang timbul dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan mengikat tidak hanya para pihak yang bersengketa namun berdasarkan asas putusan tersebut akan mengikat siapa saja.
Baca Juga:  Apa Pengertian Hukum Acara Perdata? Ini Kata Ahlinya

Dari asas-asas dalam peradilan tata usaha negara tersebut di atas, diharapkan kita dapat memahami posisi PTUN yang sering menangani perkara antara masyarakat dan pejabat pemerintah. Tidak gampang menghujat, tidak gampang menuduh dan yang terpenting bisa menghargai lembaga peradilan yang berwibawa dan anti intervensi.

Saya juga yakin kalau hakim-hakim dan pegawai peradilan memiliki integritas yang tinggi. Kalaupun ada hakim atau pegawai yang “nakal”…ya sebut saja “oknum”…hehe

Semoga bermanfaat… 🙂

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close